RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta semua pihak jangan kufur nikmat atas pertumbuhan ekonomi yang masih bertahan di ambang 5 persen, terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan. 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin (UK) menilai pemerintah telah keliru mendefinisikan kufur nikmat dengan realitas yang terjadi di Tanah Air. Pasalnya, masyarakat Indonesia masih banyak yang belum puas dengan capaian angka 5,02 persen di 2019. Apalagi pertumbuhan ekonomi masih belum dirasakan secara merata. 

"Yang dibutuhkan rakyat itu sembako murah, banyak kesempatan kerja," kata Ujang Komaruddin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (10/2). 

Lagipula, sambungnya, pemerintah tak usah mengajarkan konsep bersyukur kepada masyarakat. Sebab, masyarakat lebih mengerti apa itu syukur dan apa itu kufur nikmat. 

"Rakyat Indonesia sudah biasa bersyukur. Dalam keadaan miskin dan menderitapun sudah biasa sabar dan bersyukur," tutur Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini. 

Lebih lanjut, konsep bersyukur yang sejatinya itu mesti disadari oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan yang didukung dengan kondisi Sumber Daya Alam (SDA) melimpah ruah di Indonesia tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan rakyat. 

Terlebih, korupsi di sektor SDA dan di pemerintahan yang terus menerus menggerogoti kekayaan Indonesia. "Uang negara banyak dikorupsi," pungkasnya.

Sumber : RMOL

Editor : Moralis